22 Juli 2019

Kejar Pelunasan Cost Sharing, Pemkab Bakal Gandeng Lembaga Hukum

SERANG – Perusahaan di Serang Timur sampai saat ini belum melunasi cost sharing pembangunan Interchange Cikande. Lantaran itu, Pemkab Serang berencana menggandeng lembaga penegak hukum dalam proses penagihan cost sharing tersebut.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengakui, pembayaran cost sharing perusahaan untuk pembangunan Interchange Cikande belum mengalami perkembangan signifikan. Padahal, perusahaan sudah berkomitmen untuk membantu biaya pembangunan exit Tol Tangerang-Merak tersebut.

“Jadi, bukan piutang masuknya, tapi komitmen dari perusahaan,” keluh Pandji yang ditemui di halaman Pemkab Serang, Jumat (1412).

Oleh karena itu, Pandji berencana, pihaknya menggandeng lembaga hukum untuk membantu penagihan cost sharing perusahaan. “Kita akan meminta bantuan lembaga pengacara negara. Kita akan libatkan juga Kejaksaan dan Kepolisian untuk penagihan ke perusahaan,” ujarnya.

Pandji pun kembali mengingatkan bahwa cost sharing yang harus dibayar perusahaan di Serang Timur untuk pembangunan interchange Cikande sebesar Rp62 miliar. Namun, sampai saat ini baru masuk Rp9 miliar yang dibayarkan perusahaan. “Ada 360 perusahaan di Serang Timur. Yang membayar termasuk yang mengangsur itu baru 60 perusahaan,” ungkapnya.

Dijelaskan Pandji, besaran cost sharing perusahaan terbagi menjadi tiga zona sesuai jarak dengan kawasan Interchange Cikande. Zona satu dikenakan biaya Rp1.000 per meter persegi, zona dua Rp750 per meter persegi, dan zona tiga Rp500 per meter persegi. “Kendala penagihannya bandel aja. Kantor pusatnya di Jakarta, di sini cuma produksi saja,” terangnya.

Kata Pandji, Pemkab Serang dan Pemprov Banten sudah menalangi cost sharing perusahaan untuk pembangunan Interchange Cikande. Pandji berharap, seluruh perusahaan menepati komitmen soal cost sharing tersebut. “Mudah-mudahan dengan menggandeng kejaksaan dan kepolisian mereka segera bayar,” harapnya.

Sementara itu, Humas Himpunan Pengusaha Wilayah Serang (Hipwis) Arif Madali mengaku, pihaknya sudah berusahaan melakukan penagihan ke perusahaan yang tercatat harus memenuhi komitmen cost sharing. “Perusahaan tidak menanggapi serius. Sudah kita kumpulkan hampir empat kali, beberapa ada yang hadir. Tapi, setelah itu sudah saja seperti yang lupa,” keluhnya.

Arif mengaku cukup kesulitan mengumpulkan perusahaan karena hampir sebagian besar pemilik perusahaan berdomisili di Jakarta. Belum lagi masing-masing perusahaan memiliki kebijakan berbeda. “Saya rasa kalau mau melibatkan kepolisian dan kejaksaan itu lebih bagus,” ucapnya. (Rozak/RBG)