16 Desember 2018

Pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok Akan Dipidana

SERANG, (KB).- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Serang akan mempidanakan pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Sanksi tersebut terungkap pasca-Dinas Satpol PP menggelar rapat terakhir bersama tim tindak pidana ringan (tipiring). Rapat tersebut dihadiri oleh Jaksa, Hakim, perwakilan Polda, Polres, dan membahas tiga perda, yakni KTR, Trantibum, serta perda bangunan gedung dan lingkungan. Namun, dari tiga perda tersebut, hanya KTR yang bisa dimasukan dalam tipiring.

Kepala Seksi P3PPNS pada Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Wipi Yuningsih mengatakan, untuk KTR, perda tersebut sudah berjalan selama empat tahun di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes). Monitoring sudah berjalan dan sudah dilakukan peneguran bagi yang melanggar, namun hasilnya masih membandel.

“Sudah cukup untuk monitoring dan tiap tahun dilakukan, tapi masih membandel saja jadinya tipiring. Jadi, pelanggar KTR akan dipidanakan,” katanya kepada Kabar Banten, Selasa (13/11/2018).

Ia menuturkan, jika nanti ditemukan orang yang merokok di ruangan, maka akan langsung di-tipiring-kan. “Sanksinya di situ di perda jelas ada ketentuan, bahwa bisa dikurung maksimal 3 hari dan denda maksimal Rp 50.000. Jadi, nanti kami sesuaikan perdanya, supaya ada efek jera. Terutama buat SPG juga,” ujarnya.

Denda uang memang sedikit nilainya, namun dalam hal tersebut, nama pelanggar akan jelek, karena terekspose media. “Jadi, akan kelihatan pelanggar perdanya,” ucapnya. Disinggung tentang pengawasan, dia menjelaskan, sebelumnya tim pengawas dibentuk oleh Dinkes. Akan tetapi, setelah dibaca peraturan bupatinya, seharusnya yang mengoordinir itu Satpol PP.

“Itu dalam ketentuan satgas penegak KTR di Perbub Nomor 36 Tahun 2014 berbunyi, bupati membentuk satgas penegak KTR dari instansi terkait dan dapat melibatkan masyarakat serta lembaga yang dikoordinir oleh Pol PP,” tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, dalam ayat dua satgas penegak KTR melakukan operasi tindak pidana ringan. Oleh karena itu, sudah waktunya Pol PP menegakkan perda tersebut. Ia mengatakan, dalam hal tersebut, Satpol PP bukan lagi tim monitoring tetapi tim penegak perda.

“Kami turunkan PPNS dulu nanti mereka yang lapor ke jaksa dan disidangkan. Makanya, provost kami itu mulai menegur orang yang di setda. Itu tingkatnya ke ranah pidana,” katanya.

Disinggung terkait dua perda lainnya, dia menjelaskan, untuk Perda Trantibum tidak bisa di-tipiring-kan, sebab dalam aturannya minimal kurungan 6 bulan, padahal untuk tipiring harusnya tiga bulan. Kemudian, juga Perda Bangunan Gedung dan Lingkungan di sana ketentuan pidananya satu tahun, harusnya juga tiga bulan.

“Jadi, bertentangan dengan KUHP. Palingan kalau nanti masuk tindak pidana singkat. Yang penting ada efek jera dari pelanggar perda itu,” ujarnya. (DN)*